REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap tidak ada politisisasi dalam perkara hukum mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifuddin atau Yance yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem, Kabupaten Indramayu, tahun 2004.

"Saya yakin proses peradilannya akan berjalan dengan seadil-adilnya. Karena proyek pembangunan PLTU Sumur Adem di Kabupaten Indramayu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Pulau Jawa dan Bali," kata Deddy Mizwar di Bandung, Rabu (11/2).

Proyek PLTU Sumber Adem tersebut, kata dia, telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat di dua pulau karena dapat menghasilkan listrik 990 Megawatt. "Itu kalau kita berbicara tentang masalah manfaat dari proyek tersebut," katanya.

Pihaknya juga mengaku bingung dengan kasus ini karena dalam perkara hukum dugaan korupsi proyek PLTU Sumur Adem ini, posisi Yance hanya menjalankan tugas dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Namun malah menjadi masalah. Ini kan perintah Pak JK waktu jadi Wapres RI saat itu, tapi latar belakangnya apa bisa menjadi masalah, saya juga bingung. Ini perintah Wakil Presiden tapi malah disalahkan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya khawatir jika perkara hukum yang dialami oleh Yance akan membuat para kepala daerah tidak mau menjalankan tugas dari Presiden dan Wakil Presiden. "Jangan-jangan kita semua enggak mau menjalankan perintah Presiden dan Wakil Presiden kalau ujung-ujungnya kaya gini," katanya.

Selain itu, ia berharap akan ada keadilan kepada Yance karena telah memberikan manfaat kepada masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika