REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Persoalan banjir di Jakarta nampaknya akut dan tidak mudah dicari solusinya. Baru saja pada Senin (9/2), Jakarta terkena musibah banjir.
Terkait hal ini anggota DPD RI, Fahira Idris meminta Presiden Jokowi membuat badan khusus untuk menghalau banjir di Jakarta dan daerah sekitarnya.
Legislator asal DKI Jakarta ini mengatakan, persoalan banjir Jakarta tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta sendirian.
Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari penataan waduk, pembuatan sodetan, penataan sistem drainase, penambahan pompa, atau rencana pembangunan waduk di Ciawi, patut diapresiasi, tetapi tidak dijamin bakal menyelamatkan Jakarta dari banjir.
“Selama kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane tidak dipulihkan serta fungsi kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, sebagai daerah resapan air juga tidak dipulihkan, Jakarta akan terus banjir,” ujarnya Rabu (11/2).
Karena proses pemulihan ini sifat lintas provinsi dan kementerian, presiden harus membuat badan yang khusus untuk mengurusi koordinasi antar wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Menurut Fahira, badan khusus ini dibutuhkan agar tercipta penguatan koordinasi untuk penataan tata ruang agar Jakarta dan daerah sekitarnya bisa sama-sama tumbuh, bebas banjir, punya infrastruktur yang mantap serta jaringan transportasinya lebih baik.
“Badan ini bertanggungjawab langsung kepada presiden dan diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan serta melakukan koordinasi dengan daerah sekitar Jakarta serta dengan kementerian terkait untuk mengatasi bencana banjir. Koordinatornya bisa menteri yang ditunjuk Presiden atau salah satu gubernur yang wilayahnya masuk Jabodetabek. Bisa Gubernur Jakarta, Jawa Barat, atau Banten,” usul Fahira.
Nantinya badan khusus ini, lanjut Fahira, misalnya bisa meminta daerah resapan air seperti Bogor dan Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran serta percepatan pembuatan waduk terutama di Bogor. Badan ini juga berhak meminta Pemerintah Provinsi Jakarta meninjau ulang ijin-ijin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta yang juga menjadi biang banjir ibukota.
“Kalau tidak ada terobosan seperti ini, Jakarta akan tenggelam. Suka tidak suka Jakarta adalah ibukota. Kalau Jakarta lumpuh, Indonesia juga bisa terancam lumpuh. Jadi ini untuk kepentingan nasional,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika