REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan tak berhenti mendapatkan 'serangan'. Setelah para satu persatu Komisioner KPK dilaporkan ke Bareskrim Polri, giliran para pegawai KPK yang mendapat ancaman teror. Melihat kondisi ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo harus turun tangan mengamankan KPK.

Wakil Kordinator ICW, Agus Sunaryanto mengatakan presiden harus memerintahkan Menkopolhukam agar turut mengamankan KPK. Hal ini, berfungsi untuk menjaga serta mencegah jika teror pada KPK benar benar terjadi.

"Jokowi harus iku bertanggung jawab sebagai Kepala Negara," katanya, Kamis (12/2).

Ia melanjutkan bisa saja nanti yang ikut mengamankan adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Agus menyatakan jangan sampai yang mengamankan justru polisi. Hal ini, kata dia, bisa menimbulkan conflict of interest.

"Masa iya KPK dan Polri kisruh yang menjaga KPK justru Polri," ujarnya.

Agus mengusulkan agar sampai tataran bawah pegawai termasuk keluarga mereka juga ikut dilindungi. Ini, kata dia, agar ada jaminan keamanan. Soalnya khusus penyidik mereka beserta keluarganya rentan sekali terkena teror.

Ia menjelaskan 'serangan' pada KPK saat ini berbeda dibandingkan fase sebelumnya. Ia mengatakan sebelumnya hanya menyentuh pada tataran regulasi. Semisal, kata dia, ditariknya penyidik kepolisian dari KPK atau anggaran KPK dihambat oleh DPR RI. Kalau sekarang, bahkan hingga tataran pegawai pun diancam untuk dibunuh.

"Jadi pendekatannya pun saya pikir juga harus berbeda," ucapnya.

Saat ini setelah komisioner KPK dilaporkan kepada Bareskrim Polri, giliran pegawai KPK juga terkena teror dari orang yang tidak dikenal. Beberapa pegawai KPK dan juga keluarganya bahkan sempat diancam untuk dibunuh. Saat ini KPK sedang membentuk tim untuk melakukan penelusuran lebih jauh terkait hal ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika