REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, Prof H Soedijarto angkat bicara soal konflik antara KPK vs Polri yang hingga kini belum kunjung usai. Soedijarto menilai KPK terkesan mempermalukan institusi Polri dan Kepresidenan.
"Pernyataan mengejutkan yang disampaikan oleh KPK terkait dengan penetapan calon kapolri Budi Gunawan lebih nampak aspek politiknya dibandingkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2).
Ia menilai keputusan KPK yang terkesan tergesa-gesa tersebut masuk dalam domain politik yang berbahaya, yakni mempermalukan institusi kepresidenan dan Polri.
"Ketertarikan KPK di ranah politik itu muncul, ketika KPK dilibatkan dalam proses penjaringan para calon menteri. Di situ nampak oknum KPK mencoba mengambil gain politik dengan mengumumkan calon-calon yang mana kategori merah dan kuning, yang intinya mana yang boleh atau tidak jadi menteri adalah oknum KPK itu sendiri," ungkapnya.
Menurut dia, PDIP menanggapi penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan secara hati-hati. "Hal ini tidak terlepas dari momentum pengumuman KPK yang nampak tiba-tiba dan meninggalkan kasus-kasus korupsi besar seperti Century, mafia migas, dll," paparnya.
Atas dasar hal tersebut, kata dia, PDIP merekomendasikan kepada pemerintah, DPR, dan Polri untuk betul-betul cermat dan membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk mencari pihak mana yang mencoba mengadu domba institusi negara dengan menggunakan korupsi sebagai alat politik. "Jangan sampai institusi KPK yang berwibawa dikalahkan oleh ambisi orang per orang yang menggunakan KPK sebagai alat politik," tegasnya.
