REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Badrodin Haiti akan memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait teror yang diterima oleh penyidik dan staf institusi itu.

"Wakapolri akan menerima pimpinan atau utusan KPK untuk menerima penjelasan lebih rinci," kata Kadivhumas Polri Irjen Ronny F Sompie di Jakarta, Jumat (13/2).

Ronny mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk bersikap proaktif terkait teror yang diterima KPK. Pihaknya mengerahkan beberapa fungsi seperti Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk mendalami informasi dari pihak pegawai KPK dan anggota keluarga yang menerima ancaman.

Selain itu, para personel Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) juga akan diterjunkan untuk mengamankan rumah para penyidik dan pegawai yang diteror.

Sementara Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) akan menyelidiki siapa pelaku teror tersebut.

Terkait pemberitaan teror yang diterima KPK yang cenderung menyudutkan Polri sebagai pelaku teror, Ronny menegaskan bahwa tidak ada unsur Polri yang meneror KPK. "Wakapolri menjamin dari Polri tidak ada yang meneror," ucapnya.

Sebelumnya KPK menyatakan adanya ancaman yang diperoleh penyidik KPK yang menangani kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Ancaman tersebut diberikan dalam bentuk pesan singkat maupun telepon.

"Kami tidak mau menuduh siapa-siapa tapi fakta-fakta 'terrorizing' itu memang sedang kita teliti lebih lanjut dan ini harus ditangani secara baik, hati-hati, supaya kasusnya bisa selesai," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika