REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan DPR demi menyelesaikan kisruh Kapolri. Jokowi mengatakan, hal itu akan dilakukannya sebelum Dewan memasuki masa reses pekan depan.

"Dalam waktu secepat-cepatnya, sebelum reses," ujarnya sesaat setelah tiba di Base Ops Halim Perdanakusuma, Sabtu (14/2), usai kunjungan kerja ke Solo selama dua hari.

Jokowi menyadari, komunikasi yang baik perlu dibangun antara eksekutif dengan legislatif demi menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bangsa.

"Untuk kebaikan setiap saat kita akan komunikasi, dengan siapapun, apalagi dengan dewan. Itu perlu," katanya.

Seperti diketahui, keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri diprotes DPR. Mereka menilai, Jokowi harus terlebih dahulu melantik Budi.  

Namun, anggota Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengatakan, tak ada aturan yang mewajibkan Jokowi untuk melantik Budi terlebih dahulu. Itu, kata dia, hanya persoalan etika saja karena presiden sudah mengajukan nama Budi dan telah disetujui pula oleh Dewan.

"Itu hanya persoalan etika hubungan presiden dengan DPR. Kalau presiden melantik kapolri tersangka, ini soal etika juga antara negara dengan rakyat. Mana yang lebih penting?" ucap dia usai membuka Munas Hanura di Diamond Convention Center, Solo, Jumat (13/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika