REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Barack Obama pada Sabtu (14/2) berbicara dengan pemimpin Ukraina dan Jerman mengenai konflik di Ukraina Timur, tempat gencatan senjata dilaporkan berlangsung sebagaimana disepakati.
Dalam percakapan dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko melalui telepon, Obama menyampaikan "simpatinya sehubungan dengan meningkatnya korban jiwa akibat konflik di Ukraina Timur tersebut dan keprihatinannya yang mendalam mengenai kerusuhan yang berlangsung, terutama di Debaltseve dan sekitarnya", kata Gedung Putih di dalam satu pernyataan.
Sebanyak 8 ribu prajurit Ukraina dilaporkan telah dikepung oleh gerilyawan yang mengupayakan kemerdekaan di Debaltseve, sementara konflik yang meletus di Ukraina Timur pada April tahun lalu telah bertambah sengit sejak pertengahan Januari.
Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada Kamis (12/2) di Ibu Kota Belarusia, Minsk, pada akhir pertemuan puncak empat-hari para pemimpin Jerman, Prancis, Rusia dan Ukraina, gencatan senjata mulai Ahad waktu setempat antara pasukan Pemerintah Ukraina dan gerilyawan.
Pertempuran itu mesti diikuti oleh penarikan senjata berat dari medan tempur dan pembaruan undang-undang dasar akan memberi otonomi lebih besar kepada Ukraina Timur.
Dalam percakapan telepon mereka, Obama dan Poroshenko "menekankan sangat perlunya bagi semua penandatangan untuk melaksanakan kesepkatan protokol dan gencatan senjata" yang dicapai di Minsk pada September tahun lalu dan ditegaskan kembali dalam kesepakatan baru itu, kata Gedung Putih.
Menurut kesepakatan tersebut, "Pemimpin kedua pihak menegaskan pentingnya untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng, yang menghormati persatuan dan kedaulatan Ukraina." Kerusuhan di sekitar Debaltseve dan gencatan senjata yang disepakati itu juga mendominasi percakapan telepon terpisah Obama dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.
"Presiden mengucapkan terima kasih kepada kanselir Jerman atas upaya tak kenal lelahnya untuk mengakhiri konflik di Ukraina Timur dengan cara yang memelihara persatuan dan kedaulatan Ukraina," kata Gedung Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika