REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kaum Difabel adalah pihak yang dirugikan dengan Adanya kasus korupsi di berbagai lini pemerintahan. Pasalnya, praktek korupsi ini menjadikan siklus kemiskinan menjadi nomor satu bagi disabilitas.
Direktur Bandung Independent Living Centre (Bilic) Yuyun Handayani mengatakan Bagi disabilitas, kasus korupsi ini masih sangat awam. Sehingga, tak jarang mereka menjadi korban dan pelaku juga. "Penting sekali bagi para penyandang disabilitas untuk mengetahui apa itu korupsi dan bersama-sama mengajak untuk melawan korupsi," ujar Yuyun pada diskusi Perempuan Antikorupsi pada Sabtu (14/2).
Kenapa kemudian tertarik dengan gerakan Perempuan Antikorupsi ini, Yuyun menjawab, karena banyak sekali disabilitas yang terkena dampak dari kasus korupsi. Seperti, banyak fasilitas umum yang tidak memadai bagi mereka.
Disabilitas juga rentan dengan kemiskinan dan minim pendidikan. "Disabilitas juga rentan dengan penyakit, tetapi mereka susah mengakses ke rumah sakit," katanya.
Dari segi pendidikan pun, kaum difabel kesulitan. Meskipun sudah ada sekolah inklusi, akan tetapi biayanya masih mahal. Hal yang paling mendasar bagi disabilitas, kata Yuyun, adalah kepemilikan identitas umum. Banyak yang belum memiliki kartu identitas dan sulit dalam pembuatannya, kata Yuyun, Maka banyak sekali pungutan liar.
Menurut Yuyun, korupsi bukan hanya masalah uang tetapi juga informasi. Jokowi telah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetapi tidak semua disabilitas bisa mengakses itu. Pada bantuan sosial, sebulan mendapatkan Rp 300 ribu kemudian dipotong untuk iuran saat pengambilan dana. "Di sini disabilitas sebagai korban dan pelaku korupsi," kata Yuyun.
Penyandang disabilitas di Kota Bandung pun, kata Yuyun, tidak sedikit. Dari data dari Pemerintah Kota Bandung, ada 1200 jiwa disabilitas dan data di Dinas Sosial Kota Bandung ada 5.000 jiwa. Menurut Yuyun, dalam gerakan Perempuan Antikorupsi ini kami menghimbau kepada pemerintah agar lihatlah kami. Banyak fasilitas yang tidak mendukung kaum difabel karena dananya dikorupsi. "Kami juga sama. Kami tidak ingin diistimewakan, tetapi ingin disamakan," ujar Yuyun.
Dalam gerakan Perempuan Indonesia Antikorupsi, Pendiri Jendela Ide Marintan Sirait mengatakan yang menjadi dasar gerakan ini ada tiga hal. Pertama, sebagai seorang ibu yang harus menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak-anak.
Kedua, kaya Marintan, upaya-upaya di masyarakat pada bidang kesehatan dan pendidikan untuk menolak ketika diminta pungutan liar. Ketiga, Ada beberapa cara sebuah negara untuk tidak korupsi. "Dengan membuat sistem yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan," ujarnya.
Di Indonesia, kasus korupsi hampir terjadi di semua lini. Gerakan perempuan antikorupsi ini tidak hanya berhenti sampai kasus KPK - Polri saja. Termasuk pada nanti 200 pilkada se-Indonesia yang seharusnya diadakan tahun ini tetapi diundur hingga 2016 karena butuh monitoring yang sangat kuat. "ICW akan mengawasi dana pilkada yang biasanya diambil dari alih fungsi hutan dan pengadaan barang dan jasa. Juga mengawasi terhadap banyaknya politisi dan pebisnis yang suka menginterven
Ikuti Whatsapp Channel Republika