REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tambahan anggaran untuk tenaga ahli diharapkan mampu meningkatkan kinerja anggota dewan. Pasalnya DPR akan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun sebagai penunjang tenaga ahli. Selama ini, setiap anggota dewan hanya memiliki 1 sekretaris pribadi dan 2 tenaga ahli yang dibiayai negara Jumlah tenaga ahli kedepan dimungkinkan berjumlah 5 orang yang dibiayai negara.

Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan agar anggota dewan merekrut tenaga ahli yang berkompeten untuk membantu tugas kedewanan. Jangan sampai, merekrut tenaga ahli hanya berdasarkan hubungan kekerabatan.

"Yang penting merekrut staf ahli tidak boleh KKN, apalagi merekrut orang-orang yang tidak kompeten," kata ketua fraksi PKS, Jazuli Juwaini pada ROL, Ahad (15/2).

Jazuli menambahkan, dalam perekrutan untuk tenaga ahli harus dengan standar yang tinggi. PKS telah memulai upaya mendapatkan tenaga ahli yang kompeten dengan membuka pendaftaran secara terbuka dengan syarat-syarat yang diperketat oleh fraksi PKS. Untuk PKS sendiri, kata Jazuli, syarat tenaga ahli harus menguasai minimal 1 dari 5 bahasa asing.

"Yaitu Arab, Inggris, Mandarin, Perancis dan Jerman," kata dia.

Dengan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun ini, kata anggota komisi II DPR RI ini, tenaga ahli yang dapat direkrut setiap anggota bisa mencapai 5 orang. Jumlah ini, menurut Jazuli cukup ideal dibanding jumlah tenaga ahli periode lalu. Menurutnya, untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan, harus diback-up oleh tenaga ahli yang banyak serta mumpuni di bidang tugas kedewanan. Yaitu bidang pengawasan, budgeting dan legislasi.

"Ditambah dengan yang back-up di bidang konten yang sesuai dengan mitra komisinya," papar Jazuli. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika