Senin 16 Feb 2015 08:19 WIB

Menpora Minta Semua Taat Terkait Rekomendasi Penundaan Kompetisi

Rep: C70/ Red: Erik Purnama Putra

Foto: Republika/Agung Supriyanto

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PARIAMAN – Tim Sembilan bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengeluarkan kebijakan penundaan penyelenggaraan Liga Super Indonesia (ISL) 2015. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi mengatakan, olahraga nasional harus mengikuti aturan main yang ada.

“Bicara profesional, maka harus taat aturan. Bayangkan, guru honorer saja harus bayar pajak. Kenapa mereka (pemain bola) tidak?” katanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat, Ahad (16/2).

Menurut dia, hal itu sering disalahpahami sebagian pihak. Terlebih, ujarnya, dipolitisi sedemikian rupa, seakan-akan tindakan tegas dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) semata-mata agar kick off diundur. “Seakan-akan yang terjadi adalah like and dislike,” tutur Imam.

Padahan, lanjutnya, ada persoalan yang sangat substansial di dalamnya. Sehingga, menurutnya, jika kompetisi diundur, maka pihak-pihak terkait harus memastikan sejumlah persoalannya dapat terselesaikan. Di antaranya, syarat pokok yang dikeluarkan BOPI, seperti, NPWP klub peserta, bukti pembayaran tunggakan gaji, jaminan pembayaran gaji setelah kontrak ditandatangani, dan lain-lain.

“Soal pajak, penting, bicara sponsor maka harus bicara pajak. Soal-soal seperti ini harus dipublikasikan hari ini,” kata mantan sekjen PKB tersebut.

Menurut dia, hal demikian adalah cara memulai pertandingan dengan cara yang baik. Jangan sampai, di kemudian hari masalah akan menyebar kemana-mana. Dan yang paling disalahkan adalah pemerintah.

Imam menjelaskan, sejak awal pemerintah telah menyampaikan, Tim Sembilan dibentuk untuk mendalami, menggali, menelusuri bahkan mengevaluasi semua sisi terkait perkembangan olahraga nasional. Termasuk, sistem organisasi, keuangan, manajemen kepelatihan, rekrutmen atau persiapan dan sebagainya dari sebuah klub olahraga.

“Kalau hari ini ditemukan soal-soal yang harus dijadikan rujukan yang kuat oleh BOPI. Maka ini tak berlaku hanya untuk sepak bola,” tambah Imam.

Sebelumnya, dari 18 klub yang terdaftar di ISL, belum ada satupun yang memberi lampiran terkait pelunasan gaji pemain. Sedangkan terkait bukti kepemilikan NPWP, baru delapan klub yang melampirkannya ke dalam berkas.

Sementara itu, PSSI menolak kompetisi ditunda. Mereka berupaya agar kompetisi dilakukan sesuai jadwal pada bulan ini.