REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penyelenggaraan umrah Indonesia menjadi sorotan pemerintah Arab Saudi karena  ditemukan banyak jamaah umrah yang telantar.

“Sekarang ini, cukup banyak terjadi. Informasi bahwa jamaah tidak bisa pulang, terkatung-katung karena penerbangan tertunda, itu ada. Tapi, hampir 90 persennya dilakukan penyelenggara-penyelenggara umrah yang tidak punya izin,” terang Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad, Senin (16/2).

Ia berpendapat, kualitas penyelenggaraan umrah yang demikian mesti dicermati lebih jauh. Untuk itu, lanjut Baluki, pihaknya meminta pemerintah dan semua pihak terkait untuk segera menindak penyelenggara-penyelenggara umrah yang tidak resmi.

Minimal, kata Baluki, tindak lanjut itu bisa dimulai dari pengawasan terhadap biro-biro travel yang menjanjikan perjalanan ibadah umrah dengan biaya terlampau murah atau memakai maskapai penerbangan yang tidak berkompeten. Demikian pula, dengan biro-biro yang tidak jelas di mana kantor pusatnya.

“Saya kira, segera pihak-pihak yang terkait bertindak menangani penipuan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji. Karena memang lemahnya pengawasan,” ujar Baluki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika