REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan tanpa ada langkah tegas dan penegakan kedaulatan, program pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga tidak akan berjalan.
"Untuk menjalankan ini perlu kedaulatan. Tanpa kedaulatan tidak bisa menjalankan program apapun," kata Susi Pudjiastuti dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di Jakarta, Selasa (17/2).
Menurut Susi, berbagai peraturan menteri dan surat edaran telah dikeluarkan. Tujuannya, untuk memperbaiki sumber daya perairan sesuai visi dan misi lautan sebagai masa depan bangsa.
Susi juga berpendapat di Indonesia terlalu banyak ironi dan anomali karena republik ini memiliki beragam sumber daya alam tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal. Ia mencontohkan, Indonesia adalah penghasil minyak mentah tetapi sudah menjadi negara importir. Begitu pula sektor kelautan dan perikanan. Semakin sedikit rakyat yang mampu memakan kakap merah karena banyak yang diekspor.
"Utama adalah memperbaiki tata kelola di sektor kelautan," katanya.
Selain itu, ujar dia, beberapa tujuan lain yang diharapkan dapat tercapai antara lain adalah pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi, serta harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait.