REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR, Yusuf Macan Effendi mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo memoratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Dia menilai belum ada kebijakan nyata dari Jokowi untuk merealisasikan wacana tersebut.

"Jangan cuma jadi wacana. Kalau Pak Jokowi serius pasti bisa selesai," kata pria yang akrab disapa Dede Yusuf ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/2).

Politikus Partai Demokrat mengatakan tidak bagi pemerintah memberikan jaminan pada TKI. Jokowi, kata Dede, hanya tinggal mengumpulkan para menteri terkait dan membangun koordinasi. Sebab selama ini kebijakan yang tumpang tindih antarkementerian justru mengganggu perlindungan TKI.

"Panggil para menteri terkait. Satukan sesuai dengan regulasinya," ujarnya.

Ia melanjutkan, pengalaman Komisi IX berkunjung ke Batam dari tanggal 16-17 Februari 2015 ditemukan kebingunan para petugas di lapangan. Salah satu yang membingungkan terkait pernyataan Jokowi mencabut penggunaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Sebab dalam undang-undang tenaga kerja masih mengakui KTKLN.

"Pihak imigrasi di Batam bingung TKI yang diberangkatkan pake KTKLN atau fingger print. Sesuai undang undang KTKL masih berlaku," jelasnya.

Meski begitu, Dede mengapresiasi kunjungan bilateral pertama Jokowi ke Malaysia. Menurutnya kunjungan itu bisa memperbaiki hubungan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam urusan TKI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika