REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif International Energy Agency (IAE) Maria Van der Hoeven mendorong peningkatan manajemen energi di Indonesia terutama untuk menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global.
"Ada tiga solusi yang harus dilakukan yaitu pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan energi dengan lebih efisien, dan pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan," tuturnya saat mempresentasikan tentang peran energi terhadap perubahan iklim di depan puluhan siswa dari 22 SMA unggulan di Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menekankan bahwa seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, harus mulai mengurangi ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil yang menjadi sumber energi utama saat ini. "Harus ada revolusi dari energi fosil ke energi terbarukan," tuturnya.
Selain itu, menurutnya, masyarakat dunia juga harus didorong untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke transportasi publik untuk memperkecil kenaikan suhu bumi yang sudah mencapai empat derajat Celcius sebagai dampak dari banyaknya gas CO2 yang tidak mampu keluar dari atmosfer bumi.
"Kita harus merubah paradigma kita akan transportasi, beralihlah ke transportasi publik atau gunakan kendaraan dengan bahan bakar ramah lingkungan. Jika perlu, masyarakat kita ajarkan untuk membudayakan berjalan kaki," katanya.
Mantan Menteri Ekonomi Belanda periode 2007-2010 itu juga menekankan pentingnya efisiensi energi terutama di bangunan-bangunan kantor publik dan pemerintahan. "Bangunan perkantoran dan publik mengkonsumsi lebih dari 20 persen total energi di dunia, maka saya mengimbau agar penggunaan energi terutama listrik dapat dibuat seefisien mungkin," ujarnya.
IEA adalah organisasi antarpemerintah yang didirikan pada 1974 oleh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dengan jumlah anggota sebanyak 29 negara, IEA mempunyai 42 Implementing Agreements (IAs) yang menjadi kerangka kerja sama dengan negara-negara di luar anggota IEA.
Kementerian ESDM dan IEA melaksanakan studi bersama terkait kebijakan untuk mereformasi subsidi bahan bakar fosil sehingga dapat menjadi media bertukarpandangan dengan negara-negara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika