REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto menyatakan Presiden Joko Widodo menginginkan proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW direalisasikan dalam masa pemerintahannya. Ada sejumlah hal yang harus dilakukan agar target penambahan pasokan listrik itu tercapai.

"Ada pembahasan di bidang infrastruktur, energi, dan lain-lain. Dibahas apa saja yang harus dilakukan untuk memastikan target itu bisa dicapai dalam Pemerintahan Presiden Jokowi," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/2).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, proyek 35.000 MW akan digarap pemerintah bersama investor asing dan lokal. "Tentu, umumnya itu 'joint' antara lokal dan luar dalam masalah pendanaan," katanya beberapa waktu lalu.

Proyek 35.000 MW tersebut membutugkan dana sekitar Rp450 triliun. Setiap satu MW, kata Kalla, diperlukan dana kurang lebih 1,5 juta dolar AS. "Kalau 35.000 MW itu berarti 35 miliar dolar AS. Lalu 35 miliar dolar AS itu dikali Rp 12.000, kira-kira Rp 450 triliun," katanya.

Dengan besarnya anggaran yang diperlukan untuk proyek tersebut, maka perkembangan realisasi proyek harus selalu dipantau setiap saat. Menurut dia, proyek ketenagalistrikan tersebut menarik minat investor dari banyak negara.

Ia menyebut Jepang, Tiongkok, dan Eropa sudah menyatakan ketertarikannya untuk menggarap proyek tersebut. Kalla juga mengatakan, pemerintah mengutamakan perluasan pembangkit listrik yang ada untuk mencapai target 35.000 MW. "Dengan demikian, target pembangunan 35.000 MW bisa tercapai," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika