REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko mengatakan, pengajuan nama Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru pasti akan menjadi masalah baru. Anang mengatakan, DPR pasti merasa kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi. Secara politik, lanjutnya, hal tersebut akan menjadi persoalan yang besar di kemudian hari.
"DPR RI juga merasa kecewa dengan langkah Jokowi yang notabene yang membawa PDIP. Secara politik pasti akan menjadi masalah besar karena DPR merasa dipermainkan," kata Anang kepada Republika, Kamis (19/2).
Anang mengatakan, untuk mengatasi perselisihan tersebut, Jokowi harus melakukan komunikasi politik tingkat tinggi. Menurutnya, presiden bersama tim kepresidenan harus melakukan lobi politik kepada para elit. Namun, lobi tersebut sebaiknya dilakukan secara tersembunyi dan bukan di 'permukaan'.
"Kalau di permukaan pasti yang terjadi DPR akan memunculkan harga dirinya. Kalau DPR memunculkan harga dirinya, 100 persen apa yang disampaikan Jokowi ini akan ditolak," ujarnya.
Anang mengatakan, jika lobi tersebut tidak berjalan dengan baik, DPR akan mengungkit masalah proses yang telah dilakukan terhadap Budi Gunawan (BG) sebelumnya.
BG yang telah melewati seluruh tahap uji kelayakan di DPR, lanjutnya, telah dinyatakan tidak bermasalah secara hukum. Sidang praperadilan pun telah menyatakan bahwa penetapan status tersangka BG oleh KPK tidak sah. Hal tersebutlah, menurut Anang, yang kemudian dapat membuat DPR memiliki "harga diri" dan sedikit susah untuk memproses Badodin Haiti.
"Kemudian DPR juga menunggu apa yang akan dilakukan KPK. Apakah sudah final apa masih mengajukan peninjauan kembali. Jadi itu satu, kemungkinan DPR akan menunda dulu sampai ada kepastian itu. Jadi tidak akan memproses permintaan Jokowi terhadap calon Kapolri baru ini," kata Anang.
"Kemudian bisa jadi, 'ada nggak dalam tanda kutip jaminan Anda (Jokowi) tidak akan mempermainkan DPR kembali, ketika kita sudah fit proper test dan hasilnya oke', gitu. DPR Ini tidak mau disalahkan semudah itu karena ini sudah masuk ke wacana publik," ujarnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika