REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo memprediksi partai oposisi bisa masuk di jajaran Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla jika sebentar lagi ada reshuffle atau perombakan kabinet.

"Perkembangan setelah meredanya polemik KPK-Polri masih banyak meninggalkan pertanyaan besar, terutama antara koalisi dan oposisi," kata Imam Prasodjo dalam satu diskusi politik, Sabtu (21/2).

Ia menjelaskan, tidak semua publik tahu mengenai arah keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pejabat pemerintah dan elit politik lainnya.

"Masyarakat kan banyak yang tidak tahu, apalagi katanya di DPR, antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih lebih terlihat akur ketika menghadapi isu BG," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa memungkinkan partai-partai oposisi untuk masuk ke jajaran Kabinet Kerja, sebab sekarang pemimpinnya sedang tidak kompak dengan partai pengusungnya.

"Sejak Presiden memutuskan untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, hal itu memungkinkan, karena partai pendukung banyak yang meminta Presiden segera lantik Budi Gunawan, tapi ia putuskan sebaliknya," katanya.

Imam berharap kekompakan kedua koalisi tersebut berlangsung untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan sekadar mencari jalan untuk memperoleh jabatan.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan partainya sebagai oposisi tetap tidak akan mau masuk dengan jajaran Kabinet Kerja.

"Tidak, kami tidak akan meninggalkan koalisi kami dan menyeberang ke koalisi satunya, posisi Golkar akan tetap sama, itu hanya prediksi saja," katanya.

Bambang menjelaskan, memang benar ada isu tawaran tersebut, namun ia tetap menegaskan bahwa Golkar tidak akan menempati posisi di Kabinet Kerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika