REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tahun ini akan menggulirkan program Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW) kembali. Dana yang dipersiapkan untuk program tersebut sebanyak Rp 2,25 miliar.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Suyana, dana tersebut digulirkan melalui kelompok di wilayah.
Kelompok calon penerima bantuan PEW itu ada 125 kelompok. Penerima bantuan itu ada yang merupakan kelompok bentukan baru dan kelompok lama.
"Setiap kelompok akan menerima dana senilai Rp 10 juta. Dana itu dapat dimanfaatkan anggotanya untuk mengawali usaha sesuai proposal yang diajukan," kata Suyana, Ahad (22/2).
Menurutnya, dana bantuan gubernur itu telah dianggarkan di APBD DIY tahun 2015. Namun untuk penyalurannya ke wilayah baru akan dilakukan setelah dana itu dimasukkan dalam APBD Perubahan 2015 Kota Yogyakarta.
Sesuai ketentuan bantuan tersebut sebagai penguatan modal pemberdayaan kelompok. Namun pihaknya berharap bantuan itu dapat digunakan untuk penguatan manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masyarakat.
Oleh sebab itu akan dikaji kemungkinan penggunaan bantuan guna penguatan manajemen UMKM. "Kami akan kaji itu, memungkinkan atau tidak. Ini agar pemberdayaan masyarakat dapat berlanjut," ujarnya.
Total kelompok PEW di Kota Yogyakarta ada 1.300 kelompok. Menurutnya sejak dibentuk pada 2006 sampai sekarang, kelompok PEW berkembang cukup baik. Pihaknya mengklaim hanya kurang dari 10 persen kelompok PEW yang tidak berkembang.
Selain itu Disperindagkoptan Kota Yogyakarta juga akan mengadakan pelatihan penguatan kewirausahaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pendafaran pelatihan yang disediakan bagi 500 peserta itu dilakukan melalui kecamatan agar wilayah mengetahui potensi warganya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listanto meminta bantuan PEW tidak hanya untuk penguatan modal. Tapi juga dapat berupa bantuan peralatan. Selain itu fasilitator bagi kelompok PEW perlu ditambah agar fungsinya dapat optimal.
"Perlu ada penambahan fasilitator agar bisa maksimal dalam mendampingi kelompok. Setiap kelompok juga harus tertib dalam melaporkan penggunaan dananya," katanya.