REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) memberikan berbagai masukannya kepada pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pembangunan konstruksi di Indonesia. Menurut Ketua Umum Gapeksindo Iwan Kartiwan, pemerintah seharusnya melibatkan Gapeksindo dalam menyusun regulasi jasa konstruksi yang akan datang.

"Karena pasar konstruksi Indonesia sangat besar di masa mendatang," kata Iwan di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (23/2). Selain itu, ia menilai industri jasa konstruksi masih belum siap menghadapi MEA yang akan masuk ke Indonesia pada tahun ini.

Selain itu, menurut Iwan, pemerintah hingga saat ini tak memberikan strategi khusus yang disiapkan untuk menghadapi MEA. "Contohnya, pemerintah minta kita siap menghadapi MEA, tapi kita gak pernah diajak bicara. Sementara‎ yang akan bertempur di MEA itu pengusaha dengan pengusaha, bukan pemerintah dengan pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan dalam hal administrasi pembangunan konstruksi, pemerintah pun dinilai kurang siap. Ia menyebut selama ini kontraktor dinilai terlambat dalam mengerjakan proyeknya. Padahal, kata dia, justru lambanannya pembangunan disebabkan oleh terlambatnya proses pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kita semua tahu proyek itu terlambat bukan karena kontraktornya yang terlambat tapi karena pelelangannya yang terlambat. Kita cuma dikasih ruang waktu sisa. Mereka persiapan 6 bulan, kita disuruh kerja 6 bulan. Administrasi 6 bulan, fisik 6 bulan, Kalau terlambat dihukum, dikriminalisasi," jelas Iwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika