REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan operasi modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau akan digelar selama 30 hari pada Maret 2015.
"Sudah ditentukan waktunya 1-31 Maret 2015, kalau diperlukan akan diperpanjang selama 60 hari sampai dengan akhir April 2015," kata pada rapat persiapan hujan buatan di Pekanbaru, Selasa (24/2).
Pemprov Riau dalam operasi hujan buatan mendapat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengkajian dan Penerapatan Teknologi (BPPT).
Pelaksanaan proses modifikasi cuaca akan menjadi tanggung jawab BPPT, sedangkan BNPB menyiapkan dana sekitar Rp16 miliar dari total Rp25 miliar anggaran penanggulangan kebakaran yang tersedia.
Pria yang akrab disapa Andi Rachman itu mengatakan, eskalasi penanganan harus segera dilakukan karena pemerintah telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau, mengingat potensi kebakaran meningkat akibat cuaca kering dan telah dua kabupaten kota juga telah menyatakan status siaga darurat. Luas kebakaran lahan dan hutan dari Januari hingga akhir Februari ini mencapai sekitar 379 hektare, yang didominasi kebakaran di Kabupaten Bengkalis.
Untuk kebutuhan garam dalam proses modifikasi cuaca, Andi mengatakan saat ini masih tersedia 25 ton garam di Posko Siaga Darurat Kebakaran di Lanud Roesmin Nurjadin yang merupakan sisa dari operasi darurat asap tahun 2014. Pihaknya juga akan menambah sebanyak 43 ton garam untuk menunjang operasi tersebut. "Jadi total garam akan sebanyak 68 ton, saya rasa cukup untuk satu bulan," ujarnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT, F. Heru Widodo, mengatakan BPPT berencana menggunakan dua pesawat untuk proses modifikasi cuaca yaitu Casa 212 dan meminjam pesawat besar CN 295 dari TNI.
Menurut dia, menggunakan pesawat TNI yang berbadan besar akan lebih efektif karena mampu menampung lima ton garam sekali terbang, sedangkan Casa 212 hanya bisa mengangkut satu ton dan jarak tempuhnya lebih pendek.
"Kami tinggal menunggu surat dari BNPB yang akan sebagai dasar surat untuk Panglima TNI dalam penggunaan pesawat tersebut karena sudah terpasang alat penyemai awan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika