REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aksi cabut mandat Gubernur DKI akan digelar sampai besok. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target tanda tangan anggota dewan yang mendukung pencabutan Basuki Tjahaja Purnama dari posisinya sekarang.

Koordinator Aksi Gerakan Masyarakat Jakarta Mencabut Mandat Gubernur, La Ode Kamaluddin menyanpaikan bahwa Ahok sudah banyak melakukan pelanggaran konstitusi kepemerintahan. Salah satunya masalah reklamasi pantai utara Jakarta.

"Seolah-olah Ahok mau memaksakan pembangunan di sana. Padahal harus ada persetujuan dari Menteri Kelautan," ungkap La Ode di depan Kantor DPRD DKI, Rabu (25/2). Padahal saat ini Susi Pudjiastuti pun menentang proyek pembangan tersebut. Ia pun menyinggung soal APBD yang tidak selesai.

Dalam pandangannya, La Ode menilai mantan Bupati Belitung Timur itu melakukan penyelewengan anggaran melalui sistem e-Budgeting. Berdasarkan konstitusi, seharusnya draft yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri adalah berkas yang telah disetujui legislatif. Sedangkan ini tidak dilakukan.

Ia pun mempertanyakan tender e-budgeting yang tidak dilakukan. Justru kenapa Ahok malah menunjuk langsung pembuat tim sistem. "Selain itu, penggusuran pun terus jadi masalah. Sampai sekarang warga korban penggusuran belum dapat uang pengganti," tandas La Ode.

Aksi pengumpulan tanda tangan anggota DPRD ini merupakan kelanjutan, dari pengumpulan tanda tangan di Car Free Day pekan lalu. Hingga pukul 14.00 baru ada dua orang anggota dewan yang membubuhkan tanda tangannya, yaitu Muhammad Taufik dari Gerindra, dan Fahmi Zulfikar Hasibuan dari Hanura

Ikuti Whatsapp Channel Republika