REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menuju 100 hari kerja, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendapat kritikan pedas dari Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik. Taufik menilai Gubernur yang biasa dipanggil Ahok itu hanya marah-marah saja dan gagal dalam memimpin.

“Sudah mau 100 hari belum kerja, marah saja,” ujar Taufik di kantor dewan, Rabu (25/2). Menurutnya penyelenggaraan hak angket merupakan hadiah 100 hari kerja Ahok. Kemudian Taufik menceritakan kembali soal APBD yang tidak kunjung selesai.

“Bunyinya PP nomor 58 tahun 2005 pasal 46 ayat 1; Manakala eksekutif dan legislatif tidak ada kesepakatan dalam pembahasan APBD, maka eksekutif dapat menggunakan anggaran belanja tertinggi tahun sebelumnya. Pertanyaannya ini kan sudah diketok palu, berarti pasal itu tidak berlaku," tutur anggota fraksi Gerindra itu.

Terkait pengiriman kembali draft APBD senin lalu, Taufik berkata bahwa DPRD sudah berikan surat yang menyatakan pengiriman ulang tersebut tidak didiskusikan dengan legislatif dulu. Ia menambahkan bahwa Pemprov melakukan menyelundupan dana dalam bentuk program.

Misalnya di komisi D, ada temuan program rayap Rp 50 milyar. “SKPD bilang tidak sanggup. Ini bukan tupoksi kami. Itu usulan dr pemerintah. Lalu membuat pipa dari Jatiluhur, kata PU itu bukan tupoksi saya. Tapi PAM. Nilainya Rp 300 milyar,” kata Taufik.

Menurutnya tuntutan terhadap Gubernur akan dibeberkan melalui hak angket. Makka itu, Ahok tidak boleh terlalu keras kepala dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab dibutuhkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan lingkungan pemerintahan dan perpolitikan yang berjalan baik.