REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu (25/2), mendesak semua pihak di Yaman mempercepat perundingan yang diperantarai PBB dan menyelesaikan silang pendapat mereka melalui dialog.

Langkah tersebut diambil untuk mencapai kesepakatan konsensus dan mengakhiri krisis politik saat ini. Dalam pernyataannya, anggota DK PBB kembali menyampaikan seruan mereka kepada semua pihak di Yaman, termasuk kelompok syiah Al-Houthi, agar bertekad menyelesaikan perbedaan dan mencapai sasaran politik melalui dialog, bukan melalui kekerasan serta provokasi.

DK menyambut baik Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang sah tidak lagi menghadapi tahanan rumah. DK menuntut pengikut Al-Houthi segera, tanpa syarat dan secara aman membebaskan Perdana Menteri Khaled Bahah, anggota kabinet dan semua orang yang masih dikenakan tahanan rumah atau ditahan secara semena-mena.

DK menyambut baik keinginan Presiden Hadi terlibat. Perundingan akan dilakukan di tempat yang belum diputuskan Penasehat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Yaman Jamal Benomar.

"Anggota DK menekankan pentingnya semua pihak mengizinkan semua warga Yaman bertemu secara damai tanpa takut serangan, cedera, penangkapan atau pembalasan," begitu isi pernyataan tersebut.

Situasi keamanan di Yaman bertambah buruk setelah gerilyawan Houthi menguasai ibukota Yaman, Sana'a September lalu. Sana'a dikuasai  setelah bentrokan mematikan dengan pasukan pemerintah.

Setelah hampir satu bulan dikenakan tahanan rumah, Presiden Hadi pada Senin (23/2) mengumumkan ia melanjutkan tugas sebagai Presiden Yaman. Ia meninggalkan Sana'a dan kini berada di Kota Pelabuhan Aden di Yaman Selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika