REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar (Kombes) Rikwanto mengatakan adanya kemungkinan pihak Bareskrim Polri kembali menjemput paksa wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto. Penjemputan paksa terhadap dilakukan bila Bambang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Kita tunggu sampai pukul 15.00 WIB, kalau tetap tidak hadir kita lihat dulu alasannya," ujar Rikwanto di Mabes Polri, Jumat (27/2). Dia melanjutkan, bila alasannya tidak kuat, tidak menutup kemungkinan kepolisian akan melakukan penjemputan paksa terhadap Bambang.

Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan ketiga tim penyidik Bareskrim Mabes Polri. "Saya sebetulnya enggak ikut tim pengacara kemarin, tapi saya dapat notulen bahwa hari ini enggak hadir," ujar Nursyahbani.

Dia mengatakan, alasan ketidakhadiran kliennya karena ada kepentingan lain sehingga menunda kehadirannya. Selain itu, sambung dia, tim pengacara juga menunggu salinan berita acara pemeriksaan (BAP) Bambang.

Dia mengungkapkan permintaan salinan BAP dan beberapa catatan kemarin yang diserahkan sampai saat ibu belum direspon oleh Polri.

Kepala Satuan Tugas Kasus Bambang Widjojanto, Komisaris Besar Daniel Bolly Tifaona mengatakan Bareskrim Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan BW pada Jumat (27/2). Surat panggilan pemeriksaan pun sudah dilayangkan ke rumah BW di Depok, Jawa Barat.

Pihak Bareskrim, sambung Bolly, tidak akan mengindahkan pernyataan Bambang yang tidak akan datang bila surat klarifikasi belum dibalas oleh Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan Dir Tipidedsus, Brigjen Pol Kamil Razak.

"Ya kita gak taulah surat-suratan itu, lagian saya enggak mau bikin surat balas-balasan kayak orang pacaran saja," ujar Bolly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika