REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengungkapkan tiga substansi keberadaan Rumah Aspirasi yang anggarannya dialokasikan dari APBN.
"Pertama, Rumah Aspirasi menunjang frekuensi dan intensitas hubungan antara anggota dewan dan rakyat di daerah pemilihan," katanya di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan meskipun tidak hadir komunikasi langsung atau orang per orang, tetapi di Rumah Aspirasi tersedia bahan-bahan yang memungkinkan hadirnya pertukaran informasi.
Kedua, menurut dia, wahana Rumah Aspirasi juga menjadi alat pantau dari dan oleh rakyat bersama anggota dewan."Dengan hadirnya Rumah Aspirasi, rakyat bisa tahu apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh anggota dewan," ujarnya.
Substansi ketiga, ujar Didik, Rumah Aspirasi menjadi peran penting untuk menjadi arena pendidikan politik dan pencerdasan warga yang berorientasi pada politik sukarela atau voluntarism politic.
Dia mengatakan politik sukarela adalah sebagai representasi kesadaran rakyat akan pentingnya perjuangan politik."Rakyat harus menemukan semangat berpolitik swadaya, tanpa pamrih, dan dipenuhi oleh etos kejuangan," katanya.
Didik menjelaskan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) yang melekat di DPR RI tidak hanya diartikulasikan dalam pemahaman formal tugas-tugas di Kantor DPR.
Menurut dia fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan tidak bisa diterjemahkan dalam konteks rapat-rapat yang berlangsung di DPR tapi yang paling dasar adalah bagaimana fungsi-fungsi tersebut bisa seiring dan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.
"Fungsi Legislasi harus melekat kepada dinamika dan keinginan dari masyarakat agar hasil legislasi tersebut secara utuh mereflesikan apa yang menjadi keinginan rakyat sesungguhnya," ujarnya.
Fungsi Pengawasan ujar dia, mengharuskan anggota DPR untuk mendengar langsung dan mendapatkan masukan rakyat secara terus menerus.
Hal itu menurut Didik agar apa yang telah diprogramkan dan dijalankan pemerintah dapat dipastikan diserap secara tepat oleh masyarakat.
"Anggota DPR dalam fungsi pengawasan ini dituntut untuk melakukan pengawasan intensif agar apa yang menjadi hak-hak rakyat bisa terpenuhi secara utuh, tidak ada pembiasan dalam pelaksanaannya," katanya.
Selain itu ujar dia, fungsi anggaran menuntut DPR harus memastikan bahwa budgeting tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat melalui serapan aspirasinya.
Sementara itu dia menyadari sepenuhnya seluruh dinamika dan segala kritik, masukan dan saran dari semua pihak termasuk Forum Masyarakat Pedulu Parlemen Indonesia (Formappi).
"Cara pandang Formappi dalam melihat dan memahami rumah aspirasi DPR menjadi semangat dan penguat bagi anggota DPR untuk mengahdirkan kerja-kerja politik dan kerja-kerja nyata di masyarakat," katanya.
Namun Didik meyakini, apabila cara pandangnya juga didasarkan pada nilai-nilai obyektifitas yang utuh, akan didapatkan pemahaman nilai-nilai yang dihadirkan dari representasi rumah aspirasi
Ikuti Whatsapp Channel Republika