REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai, lalu lintas Ibu Kota semakin semerawut pada 100 hari kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, menurut Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, kerusakan jalan semakin tak terkendali dengan kisruh APBD yang tak junjung selesai.

“Justru kemacetan dan kerusakan jalan kian hebat, sehingga mengganggu aktivitas dan mematikan kreatifitas masyarakat. Akibatnya, produktivitas masyarakat tidak maksimal,” kata Edison Siahaan, Jumat (27/2).

ITW kecewa terhadap kinerja pemerintahan Ahok yang belum mampu mewujudkan angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru Ibu Kota dan bisa menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran lalu lintas. “Kita kecewa, Ahok belum bekerja maksimal untuk mewujudkan transportasi umum yang terintegrasi dan menjamin Kamseltibcar,” ujar Edison.

Padahal, warga Jakarta berharap pemerintahan Ahok mampu mewujudkan transportasi umum yang layak dan baik. Namun, Edison menyayangkan, Ahok lebih populer dengan sikap arogan dan suka menantang  pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap kebijakannya.  

Menurutnya, Ahok belum memiliki terobosan baru yang bisa menjadi solusi efektif untuk memecahkan kemacetan di Ibu Kota. Ahok hanya melaksanakan konsep-konsep pemerintahan sebelumnya, terutama program Gubernur Sutiyoso. Selain itu, Ahok justru membuat kebijakan yang membebani warga. Melalui Pergub No 195, tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat-Thamrin.

Seharusnya, Ahok mengetahui lalu lintas adalah urat nadi kehidupan dan cermin budaya, serta potret modren sebuah bangsa. Apabila lalu lintas dan angkutan jalan tidak baik, maka akan berdampak buruk pada aktivitas dan kreatifitas masyarakat. Edison berpendapat jika kemacetan tidak segera ditangani, warga Jakarta akan mengalami stress hebat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika