REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil gubernur DKI, Djarot Saeful Hidayat mengakui bahwa prevalensi narkoba di Ibu Kota adalah yang tertinggi di Indonesia. Bahkan ia menyampaikan bahwa perbandingan pengguna dan non-pengguna adalah 100 banding tujuh orang.

"Indonesia dan Jakarta sudah berstatus darurat narkoba. makka itu kita harus bertindak segera," tutur Djarot, Sabtu (28/2). Melihat kondisi ini, Pemerintah Provinsi DKI bersama Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Jakarta segera melakukan kerja sama yang terjalin dalam Deklarasi Rehabilitasi 100 Ribu Pengguna Narkoba.

Mantan Walikota Blitar itu pun mengungkapkan kesetujuannya untuk merehabilitasi pecandu, sebagai upaya untuk menekan angka peredaran narkoba. Menurutnya rehabilitasi adalah tugas mulia untuk membebaskan para pecandu dari jeratan narkotika.

"Karena kita ingin melahirkan bangsa yang sehat, cerdas, produktif, bukan bangsa yang teler. Kerena dengan bangsa yang lemah, mudah dikalahkan oleh bangsa lain," ucap Djarot di Lapangan Monumen Nasional. Ia beranggapan bahwa pengguna sebaiknya tidak dipenjara. Tapi direhabilitasi saja.

Selanjutnya, ia menambahkan, selain merehab pengguna, memerangi narkoba juga penting. Sebab, Jakarta bukan hanya berperan sebagai tempat transit dan distribusi, tapi bisa juga sebagai tempat produksi. Oleh itu, Djarot meminta agar semua petugas keamanan mampu memberantas pabrik-pabrik narkotika yang ada di Ibu Kota.

Sebagai simbol komitmen pemerintah dalam memerangi narkoba, Wakil Gubernur dan BNN pun akhirnya menandatangani deklarasi bersama. Lalu melepaskan belasan merpati dari sangkar, sebagai simbol kebebasan dari zat adiktif tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika