REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam lima tahun ke depan. Pemerintah akan mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai salah satu sumber pendanaan.

Kementerian atay lembaga sudah mengajukan usulan kebutuhan anggaran dari pinjaman luar negeri dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekenomian, Jumat (27/2) malam. Rencananya, besaran pinjaman luar negeri setiap kementerian/lembaga akan difinalisasikan dalam rapat di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (2/3).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya mengusulkan pinjaman luar negeri hingga 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp 294 triliun.  Pinjaman tersebut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur hingga 2019.

"Usulan pinjaman luar negeri yang kami sampaikan 15-23 miliar dolar AS. Akan difinalisasi dalam rapat di kantor Wapres Senin ini," kata Basuki, akhir pekan ini.

Basuki merinci pinjaman tersebut  akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang beberapa diataranya adalah proyek pengadaan air minum dan sanitasi 5 miliar dolar AS, pembangunan jalan tol 3 miliar dolar AS, konektivitas 2 miliar dolar AS, pembangunan waduk 1,5 miliar dolar AS, perbaikan irigasi 1,6 miliar dolar AS.  

Untuk tahun ini, kata Basuki, kementerian yang dipimpinya mendapat pinjaman luar negeri Rp 8 triliun dari berbagai sumber seperti dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Bank Dunia, dan Pembangunan Asia (ADB) serta pinjaman bilateral dari Cina. "Kalau Tiongkok fokusnya untuk jembatan, bendungan. Sementara ADB itu lebih ke irigasi," ucap Basuki.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan kementerian yang dipimpinnya akan menggunakan pinjaman luar negeri salah satunya untuk pembangunan laboratorium kesehatan. Tujuannya agar teknologi laboratorium Indonesia semakin canggih guna menangkal virus dari luar negeri.

"Spesifikasi laboratorium harus ditingkatkan. Kita harus betul-betul menjaga misalnya virus mers atau virus-virus lainnya," kata dia.

Sayangnya, Nila Moeloek enggan menyebutkan berapa besar pinjaman luar negeri yang diusulkannya. Dia mengaku masih terus menghitung berapa angka pastinya. "Intinya sarana dan prasarana kesehatan harus ditingkatkan setiap tahun," ujarnya.

Tahun ini, belanja infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belana Negara Perubahan (APBNP) 2015 Rp 290 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, sekitar Rp 50 triliun dari total belanja infrastruktur tersebut berasal dari pinjaman luar negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika