REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pemerintah sudah mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pembangunan infrastruktur kelistrikan.

"Kami sudah melakukan penyisiran dan penyelidikan terkait permasalahan infrastruktur kelistrikan berdasarkan pengalaman program percepatan pembangunan listrik 10.000 MW tahap I dan II yang dicanangkan sejak lama, namun tidak kunjung usai sampai sekarang," katanya dalam suatu diskusi di Jakarta, Ahad (1/3).

Sudirman menjelaskan, berbagai permasalahan yang ada dalam pembangunan kelistrikan antara lain pengadaan lahan, proses perizinan yang sulit, masalah keuangan, kelayakan pengembang dalam membangun pembangkit listrik, dan kurangnya koordinasi antarkementerian.

"Misalnya, dari 14 pengembang atau kontraktor, hanya empat yang 'perform' dan itu pun mereka berlomba memasang harga rendah saat tender, tanpa berhitung lebih dalam, sehingga mengalami kerugian," tuturnya.

Ia juga mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan kelistrikan, tidak cukup dibebankan kepada Kementerian ESDM dan PLN.

"Banyak 'stakeholder' yang harus terlibat. Jadi, sangat penting untuk koordinasi satu sama lain dalam rangka percepatan tersebut," tuturnya.

Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan 42.000 MW selama lima tahun masa pemerintahan periode 2014-2019 atau 8.400 MW per tahun. Proyek tersebut terdiri atas 35.000 MW pembangkit baru dan 7.000 MW lainnya yang sedang berjalan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika