REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ) dianggap sudah melukai perasaan warga DKI Jakarta.

Ahok dan DPRD tengah mempermasalahkan dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai Rp 73.083.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris, mengatakan, jumlah APBD yang cukup besar memang menjadi sasaran empuk penyelewengan. Oleh karena itu, warga Jakarta diminta mengawasi kasus ini, karena APBD idealnya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

“Jika benar ‘dana siluman 12 triliun’ itu ada, akan melukai hati warga Jakarta, jangan main-main sama uang rakyat,” ujar Fahira, dalam keterangan tertulis, Senin (2/3).

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, kata dia, sedang diawasi oleh rakyat. Siapa saja yang terlibat harus diusut dan beri sanksi hukum tegas agar ke depan tidak ada lagi oknum yang berani memainkan anggaran. “Kasus ini harus dipastikan dibawa ke ranah hukum,” tukas Fahira.

Ia menambahkan, kisruh ini juga menandakan partisipasi publik dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan anggaran, hingga penetapan APBD DKI Jakarta masih sangatlah minim sehingga program-program yang tidak penting dan tidak masuk akal  bisa ada dalam APBD.

Ikuti Whatsapp Channel Republika