REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelesaian ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Kompleks Istana Presiden Jakarta mengatakan Jokowi menginginkan penyelesaian yang menyeluruh dan tidak parsial sehingga masalah serupa tidak akan terjadi.
"Pada dasarnya untuk jangka pendek, itu yang diinginkan presiden ada dua. Pertama, tidak ada manuver di luar koridor hukum yang ada. Kedua, seperti arahan sebelumnya, semua pihak menahan diri untuk tidak membuat suasana tidak kondusif," kata Andi, Selasa (3/3).
Dia menambahkan Jokowi inginkan segera tercapai sinergitas baru di antara penegak hukum, supaya bisa fokus untuk proses pergantian kepemimpinan di Polri yang akan berjalan saat proses politik di DPR. Andi mengatakan Presiden tidak memberikan komentar atas pelimpahan kasus hukum Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan Agung.
Mensesneg Pratikno mengatakan Presiden terus memperhatikan dan memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut dan menginginkan agar tuntas.
"Presiden sangat paham mengikuti dinamika yang ada di lapangan. Presiden juga melakukan upaya-upaya agar kasus serupa tidak terulang, kasus yang sama tidak mengalami eskalasi dan Presiden selalu mengajak Polri, KPK dan Kejaksaan untuk proper-lah dalam menangani penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum," kata Pratikno.
