REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mencabut hak angketnya terkait kasus 'dana siluman' RAPBD DKI Jakarta. Pencabutan hak angket ini menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, Sri Budi Eko Wardani, hanya berupa pencitraan di mata publik semata.

Dukungan yang mengalir deras untuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dinilai Dani (panggilan akrab Sri Budi Eko Wardani), menjadi alasan beberapa fraksi menghentikan tuntutan hak angketnya. Disinilah fraksi partai memanfaatkan untuk menarik simpati publik.

Apalagi penilaian Ahok masih sangat positif di mata masyarakat. Walaupun dengan gaya dan bahasa gubernur keturunan Tionghoa itu yang terkesan seenaknya.

" Menurut saya, itu hanya menjadi pencitraan publik karena dukungan yang luas bagi Ahok dari berbagai pihak," ujar wanita yang juga menjadi dosen tetap UI tersebut, Rabu (4/3).

Pencabutan dukungan hak angket oleh Nasdem dan PKB bukan berarti kisruh dana anggaran pemerintah ini bisa selesai. Kasus ini masih bergulir dan sudah dilaporkan ke KPK oleh Ahok. Ditambahkan Dani, walaupun fraksi sudah menghentikan dukungannya atas hak angket tersebut, mereka harus tetap berkontribusi dalam penyelidikan kasus ini.

" Tidak hanya sekedar menarik tapi juga melakukan koreksi, karena tentu mereka berkaitan," saran Dani.

Pengajuan hak angket ini dipicu kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang kini masih digantung Kementerian Dalam Negeri lantaran berbeda format penyusunan. Ahok pun melaporkan dugaan penggelembungan dana sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. DPRD kemudian  menggunakan hak angket sebagai bentuk perlawanan karena merasa dihina oleh Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika