REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai apabila dwelling time bisa ditekan secara nasional dari 24,5 persen GDP menjadi di bawah 20 persen bisa menghemat dana signifikan. Apabila sistem logistik lancar atau minimal di bawah 20 persen maka bisa menghemat Rp 700 triliun.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pada (25/2) lalu Presiden Jokowi memberikannya tugas untuk menangani kepelabuhanan. Khususnya, lima pelabuhan, yaitu Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.

''Presiden menyampaikan kalau kita sistem logistiknya lebih bagus kita bisa menghemat Rp 700 triliun sebenarnya,'' kata dia dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3) siang.

Menurut Indroyono, sasaran utama adalah untuk menekan dwelling time serendah-rendahnya. Karena itu, tim yang sudah dibentul telah bekerja minggu lalu dan tadi melaporkan perkembangan kerja satu minggu ini.

Dia menerangkan, terdapat banyak penampungan sementara untuk kontainer-kontainer yang dimiliki berbagai perusahaan di Pelabuhan Tanjung Priok. Penempatan tempat penampungan sementara terpisah-pisah dan tidak dalam satu kawasan.

Indroyono menuturkan, pihaknya membagi dwelling time menjadi tiga. Pertama, jalur mitra (hijau) sudah 79 persen barang  empat sampai dengan lima hari dari waktu barang diturunkan. Kedua, jalur kuning memakan waktu tujuh hari hanya 15 persen dari total kontainer. Ketiga, jalur merah memakan waktu sembilan hari hanya enam persen dari total kontainer.

Dia menuturkan, solusi untuk menekan dwelling time hingga 4,7 hari, yaitu, pertama, free clearance sebelum masuk bea cukai 2,7 hari. Kedua, costum clearance atau bea cukai setengah hari. Ketiga, post clearance boleh langsung keluar 1,5 hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika