REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Jayabaya Lely Arianie menilai, selama ini hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berani berteriak mengenai dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun. Menurut dia, dana siluman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 bisa dipastikan terjadi di seluruh Indonesia.

“Kisruh DPRD dan Ahok ini sebenarnya membuka lagu lama permainan yang pernah terjadi antara kepala daerah dengan dewan,” ujar Lely saat dihubungi ROL, Jumat (6/3).

Dia menjelaskan, kebanyakan kepala daerah tidak berani bersuara lantang seperti Ahok karena mencari aman. Ketika perubahan anggaran diusulkan, kepala daerah tinggal menyetujui dan mengamini.

“Berbeda dengan Ahok, dalam kisruh saat ini Ahok siap untuk dipecat, sedangkan kepala daerah lain ingin selalu aman di posisinya,” ujarnya..

Kepala daerah, kata dia, biasanya berkolaborasi dengan DPRD untuk menutupi adanya masalah di dalam anggaran. Sehingga riak persoalan dari perubahan APBD hampir tidak muncul ke permukaan seperti yang saat ini tengah dialami DKI Jakarta.

“Bisa jadi perubahan anggaran dilakukan kedua belah pihak, tapi saling menguntungkan sehingga permasalahan anggaran selalu berhasil ditutup-tutupi,” papar Lely.

Ikuti Whatsapp Channel Republika