REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, menyatakan, kisruh yang terjadi antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kubu DPRD DKI Jakarta hanyalah masalah ringan terkait administrasi. Namun, lanjut Yenny, persoalan justru melebar ketika kepemimpinan Ahok tidak menjalin komunikasi yang efektif dengan internal pemerintahan DKI Jakarta.

Terutama dengan DPRD terkait mata anggaran senilai Rp 12,1 triliun yang kemudian diistilahkannya dana siluman. Akhirnya, yang dikedepankan adalah politik dan sikap saling menyalahkan. 

“Kekisruhan ini terjadi kan mengenai soal administrasi saja. Kemudian, dipolitisir jadi berkembang,” ujar Yenny Sucipto, Sabtu (7/3).

Yenny menekankan, baik Ahok maupun DPRD tidak bisa terus saling membenarkan diri. Karenanya, sangat penting untuk memisahkan persoalan politik dan hukum dari persoalan administrasi anggaran, yang dipandang bermasalah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apalagi, mediasi oleh Kemendagri pada Kamis (5/3) lalu mengalami deadlock.

“Ini komunikasi yang buruk antara keduanya (Ahok dan DPRD DKI). Soal penegakan hukum. Cara penyelesaiannya pun berbeda. APBD berbeda. Hak angket berbeda,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika