REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen jalan tol menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Sebab, tidak semua pengguna jalan tol merupakan orang kaya dan pengguna mobil, seperti yang disebutkan pemerintah.

Tulus meyakini, tarif angkutan umum khususnya bus akan naik akibat penarikan PPN tarif tol. Ujung-ujungnya, masyarakat menengah ke bawah yang kesehariannya banyak menggunakan bus akan semakin tertekan.

"Makanya, PPN tol ini akan menambah beban masyarakat. Tidak adil karena pengguna jalan tol kan bukan hanya orang kaya saja atau pengendara mobil," kata Tulus kepada Republika, Ahad (8/3).

Dia mengatakan, PPN tol belum tepat diterapkan karena faktanya pelayanan jalan bebas hambatan tersebu masih mengecewakan.  Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tol juga semakin menurun. Antrean juga cukup panjang di setiap gerbang tol.

Bukan hanya itu, infrastruktur jalan tol pun belum baik karena ada banyak jalan yang tidak rata atau berlubang. Tulus meminta pemerintah mempertimbangkan untuk membatalkan PPN tol karena hal ini akan berdampak pada kenaikan biaya logistik.

"Ujung-ujungnya akan berdampak pada konsumen akhir dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. PPN ini seperti kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah yang ingin mengurangi biaya logistik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika