REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembiayaan partai politik (parpol) lewat APBN diniatkan untuk menghindari pembiayaan gelap. Partai Gerindra mendukung usulan Kementerian Dalam Negeri. (Kemendagri) soal memasukkan anggaran parpol dalam rencana belanja negara.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan, meski belum mengetahui pasti soal rencana pembiayaan parpol oleh negara, namun ia mengaku mendukung.

"Kalau niatnya untuk mengefisiensi biaya berdemokrasi, saya pikir sah-sah saja," kata dia, Senin (9/3).

Edhy mengungkapkan, pembiayaan parpol oleh negara, selama ini memang sudah dilakukan. Hanya saja, penyalurannya lewat Kesbangpol, Kemendagri. Pembiayaan tersebut, dimaksudkan untuk pembinaan parpol. Karena itu, dia mengatakan, usulan baru Kemendagri ini, perlu untuk melihat latar belakangnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, akan mengusulkan ide baru pembiayaan parpol. Dikatakan dia, sebagai politikus dari PDI Perjuangan, ia menghendaki agar APBN bertanggung jawab membiaya parpol dalam menjalankan demokrasi. Tjahjo mewacanakan, untuk membiayai parpol senilai Rp 1 triliun.

Edhy menyarankan, agar regulasi pembiayaan parpol tersebut tidak sama rata. Kata dia, agar pembiyaan tersebut mengacu pada proporsionalitas dari masing-masing pemenang dalam pemilihan umum legislatif. Sebab, kata dia, akan tak adil jika, semua parpol diamanahkan uang Rp 1 triliun.

Namun, akan sama tak adilnya jika APBN hanya membiayai parpol yang berhasil lolos ke parlemen.

"Kita pelajari dulu. Selama itu baik, kita setuju-setuju saja," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika