REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Indonesia, M Hanif Dhakiri mengakui masih ada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang persoalannya masih tertahan dan hanya diselesaikan secara damai di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Namun, ia membantah bahwa pemerintah tak melindungi para buruh migran itu.

‘’Ya mungkin ada satu atau dua kasus TKI yang bermasalah,’’ ujarnya di Jakarta, Senin (9/3).

Pengakuan itu dilontarkannya karena berdasarkan pengamatannya langsung di shelter TKI di negara penempatan. Menurutnya, TKI yang bermasalah disana ada yang langsung dipulangkan dan ada yang masih harus tinggal di sana. Ia menyontohkan, ada TKI yang ingin pulang tapi belum dibayar gajinya, maka harus tinggal dulu di shelter untuk menuntaskan persoalan pembayaran haknya.

Ada juga TKI yang bermasalah seperti menjadi korban penganiayaan, sehingga dia harus tertahan di sana untuk menunggu proses persidangan. Namun, Menaker mengklaim pemerintah selalu berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka alami.

‘’Kemenaker dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, apalagi di era pemerintah Presiden Joko Widodo selalu berusaha seresponsif mungkin (mengatasi masalah TKI),’’ katanya.

Ia menyebutkan, salah satu upaya pihakya untuk menyelesaikan kasus TKI bermasalah di luar negeri adalah ketika Joko Widodo menginstruksikan pemulangan TKI dari Brunei Darussalam. Kemudian, para buruh migran ini berhasil dipulangkan pekan lalu.

Pihaknya juga kini tengah mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan pemotongan gaji TKI di Hong Kong yang dilakukan oleh agen penyalur TKI. Karena peraturannya adalah setiap TKI hanya boleh dipungut potongan gaji sekali. Namun, faktanya masih ada TKI yang dipotong gajinya sampai sembilan bulan. ‘’Nah, ini kita masih mencari formulanya,’’ ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika