REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  Pimpinan Pesantren Tebuireng, Sholahuddin Wahid mengaku bingung dengan laporan adanya pesantren radikal.  “Jadi, yang dianggap radikalisme itu bagaimana? Apa jalan pikirannya, agamanya, hukumnya? Atau politiknya dan kebijakannya?,” ungkap Gus Sholah, Senin (9/3).

Oleh sebab itu, kata dia,  konsep penilaian radikalis BNPT dan pihaknya terhadap ponpes-ponpes itu harus diungkapkan terlebih dahulu dengan sejelasnya. Ia mengatakan, jika memang terdapat ponpes yang radikalis, maka pemerintah, ulama dan masyarakat perlu bertindak.

Dia berpendapart, ponpes tersebut harus dibimbing dan dibina sebaik mungkin. Ini dilakukan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama maupun negara.

Sebelumnya, Kemenag mengaku menerima data dari Kepolisian mengenai sejumlah ponpes skeitar lebih dari 30 yang dianggap radikalis. Data ini ditemui oleh BNPT, BIN dan Densus88 yang telah melakukan penelitian selama beberapa waktu dan meneliti secara mendalam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika