REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat kaget terkait wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kalla pun mengaku pemerintah belum membahas terkait wacana tersebut.

"Kita belum bahas itu. 1 triliun satu partai? Wihhh," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (9/3).

Menurut JK, pemerintah sudah memberikan bantuan anggaran untuk partai politik saat ia menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. "Pertama itu ada tetap dihitung besarnya partai itu. Berapa kursi di DPR-nya dihitung sekian tetapi itu tidak besar," kata JK.

Kalla pun menyebut saat itu partainya mendapatkan sekitar Rp 2 milyar tiap tahunnya. Jumlah ini pun dinilainya masih sangat sedikit untuk partainya.

"Waktu saya Ketua Golkar, hanya 1 tahun kira-kira terima Rp 2 miliar. Padahal, anggota DPR Golkar paling banyak waktu itu 126 (kursi). Kecil. Apalagi partai kecil, masa sama," kata JK.

Dana anggaran tersebut, tambah dia, diakuinya digunakan untuk dana administrasi. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berencana memberikan bantuan biaya partai politik sebesar Rp 1 triliun. Hal itu masih perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR, serta elemen masyarakat pro-demokrasi.

Wacana ini muncul karena parpol dinilai membutuhkan dana untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pendidikan kaderisasi serta melaksanakan program dan operasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika