REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkatungnya nasib APBD 2015 DKI Jakarta bukan hanya menyengsarakan PNS yang belum mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Pekerja Harian Lepas (PHL), selama hampir tiga bulan bahkan belum menerima gaji yang merupakan hak mereka.
Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta membuat APBD 2015 hingga saat ini belum rampung. Tentu saja ini akan berakibat pada para pegawai negeri sipil khususnya PHL yang gajinya berasal APBD.
Salah satunya adalah Rio, pekerja harian lepas di SD Negeri Menteng Atas 12, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang sudah tiga bulan belum menerima gaji. Kebutuhan harian Rio bersama istri memaksanya harus mencari dana tambahan di luar pekerjaannya saat ini.
Rio memberikan les tambahan kepada anak-anak di sekitar rumahnya di Tanah Baru, Depok. "Ya Allhadulillah deh untuk tambahan biaya," ujarnya. Rio juga beruntung salah seorang guru di tempatnya mau memberikan pinjaman untuk menutupi gajinya yang belum turun.
PHL lain, Tomi, pekerja harian lepas di kelurahan Menteng Atas yang juga belum mendapatkan gaji selama hampir tiga bulan mengaku mendapat dana pinjaman dari pegawai kelurahan lain yang sudah menjadi PNS. "Ya gimana lagi mau gak mau ngutang sama yang lain," tambahnya.
Tidak jauh berbeda dengan Tomi dan Rio, Rifi, pekerja harian lepas di kecamatan Setiabudi yang sejak Januari belum mendapatkan gaji ini juga harus mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhannya. "Ke siapa aja, kalau bukan Pak Camat, Pak Wakil, ya Pak Sekcam," kata dia.
Rifi cukup tertolong karena kebutuhan hariannya beserta anak-anaknya juga dibantu pemasukan dari suaminya. Namun Rifi yang sudah bekerja selama hampir 13 tahun dan baru akan diangkat menjadi PNS tahun ini tetap berharap agar kisruh APBD secepat mungkin bisa terselesaikan. "Kasian kita-kita mas kalo gak selesai," ucapnya.
Sampai hari ini masih belum jelas kapan APBD 2015 DKI Jakarta akan rampung. Diharapkan kedua belah pihak baik Pemprov maupun DPRD dapat secara dewasa menyelesaikan kisruh tersebut agar para PHL tidak lagi menjerit dan bisa sesegera mungkin mendapatkan haknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika