REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta jajarannya untuk tidak gaduh menyikapi keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

"Polemik kepengurusan hanya terjadi di tingkat pusat sehingga di daerah tidak perlu risau," kata Sekretaris Golkar Sultra Muh Basri di Kendari, Selasa (10/3).

Menurutnya kader di Sultra harus menyikapi dinamika politik yang dialami Partai Golkar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan jiwa dan loyalitas tinggi. Sebab Golkar Sultra mengakui kepengurusan hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie.

Namun demikian, kata Basri, Partai Golkar Sultra menunggu rapat konsolidasi jajaran ketua dan pengurus pusat menyikapi keputusan Menkumham yang menerima kepengurusan Golkar versi Munas Ancol.

"Sebagai kader mesti tunduk pada aturan organisasi dan perundang-undangan yang berlaku. Kepengurusan yang dilegitimasi pemerintah itulah yang harus diterima," katanya.

Basri menambahkah, kader Golkar di Sultra solid menunggu hasil konsolidasi pengurus tingkat atas sehingga jauh dari kegaduhan yang pada akhirnya merugikan Golkar sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika