REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menilai kebijakan pemerintah pusat tentang pemberian dana bantuan parpol kurang tepat. Sebab, pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tubuh parpol masih tidak jelas.

"Dana ini juga nggak pernah jelas digunakan untuk apa dan bagaimana evaluasinya," ujar Jeirry kepada ROL, Selasa (10/3).

Menurutnya, parpol sebenarnya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran, namun pada kenyataannya laporan tersebut tidak pernah jelas. Hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan administrasi keluarnya dana tersebut. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan penyelewengan dana parpol.

Jeirry menyebutkan penggunaan dana parpol yang dievaluasi lembaga masyarakat seperti ICW menunjukkan penggunaan yang masih meragukan. Terlebih ditambahkannya, pengelolaan partai terbilang masih banyak persoalan. Anggaran di tubuh parpol sendiri tidak terkelola dengan baik.

Kebijakan pemerintah ini telah menuai banyak pro dan kontra. Sebagian besar anggota partai politik menyambut baik dengan alasan anggota tak terbebani soal pembiayaan partai. Seperti yang disampaikan Politikus Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

Sedangkan Pengamat Politik, Ray Rangkuti sebagai pihak yang menentang mengatakan bagaimana bisa dengan kondisi kinerja parpol yang belum maksimal seperti sekarang diberikan dana bantuan yang sangat besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika