REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wacana anggaran sebesar Rp 1 triliun dari APBN untuk partai-partai politik menuai tanggapan. Salah satunya, dari politikus PKS, Hidayat Nur Wahid.

Menurut Hidayat, konteks munculnya wacana dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo itu wajar bila dikaitkan dengan realitas pemilu dalam sistem demokrasi langsung. Sehingga, ada beban finansial dari tiap politikus yang maju sebagai calon anggota legislatif maupun di eksekutif.

“Sebab, salah satu pintu terjadinya orang untuk mengembalikan modal, karena memang pemilu di Indonesia sangat mahal. Misal yang saya tahu, ada kandidat seorang calon walikota sudah siapkan anggaran Rp 43 miliar. Padahal berapa sih gaji seorang walikota?” kata dia, Selasa (10/3).

Menurut Hidayat, kebanyakan kandidat yang telah menggelontorkan dana besar semasa kampanye, pasti memikirkan soal bukan hanya balik modal, melainkan juga cara memperoleh profit dari jabatannya. Mengatasi hal ini, lanjut Hidayat, pemerintah sebaiknya bukan ikut memungkinkan menggelontorkan dana dari APBN kepada partai-partai. Akan tetapi, dengan jalan menguatkan aturan yang sudah ada.