REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik yang terjadi diantara DPRD dan Pemprov DKI membuat APBD 2015 terlambat mencair. Kondisi ini membuat ribuan penyapu jalanan atau Pekerja Harian Lepas (PHL) belum juga mendapatkan gaji.
Anggaran tersebut menyebabkan paceklik, banyak pegawai honorer yang belum mendapatkan gaji dan terkapar dalam menjalani hidupnya.
Dari penelusuran Republika, Selasa (10/3) di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur, beberapa pekerja lepas jalanan (penyapu jalanan) belum mendapatkan gaji, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terpaksa mereka mencari pinjaman atau menjual barang-barang berharga mereka.
Salah seorang petugas Anang Komarudin (38) mengatakan dirinya tak sanggup jika menghadapi persoalan seperti ini terus menerus lantaran belum mendapatkan gaji selama 3 bulan dari Januari silam.
"Saya tak sanggup bila gaji terus tak dibayar, dan kebutuhan ekonomi melonjak tinggi," ujarnya saat hendak mengangkut puing sampah ke gerobak Dinas Kebersihan.
Hal serupa pun di alami Mintarsih (35) dirinya mengatakan pihak Pemkot/Pemprov DKI lebih memperhatikan nasib para pekerja honorer.
"Tolonglah kepada Pemprov DKI perhatikan nasib kami. Meski kami ini petugas kebersihan honorer, tapi kami juga butuh makan dan uang untuk kelangsungan hidup," tambahnya.
Saat ini beban kerja para pegawai honorer juga semakin bertambah. Hal itu dikarenakan, pimpinan mereka ingin minta didukung agar Tunjangan Kerja Dinamis (TKD) untuk bisa semaksimal mungkin bekerja.
"Belum lagi sekarang beban pekerjaan bertambah gara-gara pimpinan minta didukung agar mendapatkan TKDnya maksimal, tapi gajinya seret," keluhnya.
Sementara itu, Bapak Suhandi (36). Pekerja Lapangan honorer di kantor Suku Dinas Kebersihan di Jalan Pinang Ranti 2 No 56, Jakarta Timur, menyatakan tidak merasakan dampak dari keterlambatan cairnya anggaran APDB DKI.
"Saya masih menerima uang gaji sebesar 2,7jt perbulan dan tak ada masalah dari hal ini," katanya.
Lebih lanjut, saat ditemui oleh wartawan Kepala Suku Dinas Kebersihan (Sudin), Jakarta Timur, Manarek Siahaan tidak bisa menghadap dan memberikan klarifikasi tentang permasalahan ini. Dirinya bergegas keluar dari kantor dan masuk ke dalam mobil dinas Mitsubishi Pajero berwarna hitam.
Saat ini Dinas DKI dan pihak swasta menunggak pembayaran gaji para petugas kebersihan. Alasannya, karena keterlambatan pengesahan dan pencairan APBD DKI 2015. Di sisi lain para PNS Pemprov DKI sudah digaji setelah sebelumnya merasakan hal yang sama.
Fenomena yang terjadi saat ini adalah para honorer masih dihitung soal absensi masuk kerjanya untuk mendapatkan upah. Tapi belum adanya ketegasan dari pihak Pemprov DKI untuk segera secepatnya membayar gaji para pengepal kebersihan di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika