Rabu 11 Mar 2015 12:55 WIB

KPU: Parpol yang Diakui Kemenkumhan Jadi Peserta Pilkada

Rep: C63/ Red: Erik Purnama Putra
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (kiri).
Foto: Antara
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak berasal dari partai politik yang diakui Kementerian Hukum dan HAM. Pernyataan intu dikeluarkan KPU mengingat jelang pilkada serentak 2015, terjadi perpecahan dalam kepengurusan beberapa partai.

"Nanti kami akan minta Kemenkum HAM untuk menyerahkan surat keputusan partai politik yang memang sudah terdaftar," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay pada saat uji publik rancangan PKPU di gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Menurut dia, KPU juga akan meminta salinan surat keputusan (SK) Kemenkumham untuk partai politik yang berkonflik. Nantinya SK tersebut dijadikan acuan untuk peserta dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

Seperti diketahui, jelang Pilkada serentak dua partai terpecah pengurusannya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkal yang masing-masing kubu mengklaim kepengurusannya adalah sah. PPP terpecah dalam dua kubu yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz, sementara Partai Golkar terpecah dalam dua kubu yakni kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

Pantauan Republika dalam uji publik tahap pertama KPU, kebanyakan peserta berasal dari dua partai tersebut. Untuk PPP beberapa di antaranya menggunakan almamater khasnya berwarna hijau.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Terkait
Rapat di Kantor KPU Ada Kolam dengan Air Mancur, Pengamat: <em>Kok Enggak</em> Malu?
news - 27 September 2024, 02:25
Rapat di Kantor KPU Ada Kolam dengan Air Mancur, Pengamat: Kok Enggak Malu?
Adu Argumen Pelapor dan Komisioner KPU Terkait Kuota Caleg Perempuan di Sidang DKPP
news - 22 September 2023, 13:51
Adu Argumen Pelapor dan Komisioner KPU Terkait Kuota Caleg Perempuan di Sidang DKPP
Komisioner KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Kini Terkait Perkara Kuota Caleg Perempuan
news - 16 August 2023, 14:20
Komisioner KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Kini Terkait Perkara Kuota Caleg Perempuan
Batas Usia Cawapres Digugat, Eks Komisioner KPU: Hentikan Rekayasa Pemilu! 
news - 03 August 2023, 10:33
Batas Usia Cawapres Digugat, Eks Komisioner KPU: Hentikan Rekayasa Pemilu! 
Eks Komisioner KPU Gugat Aturan Keterwakilan Perempuan di Legislatif ke MA
news - 05 June 2023, 17:19
Eks Komisioner KPU Gugat Aturan Keterwakilan Perempuan di Legislatif ke MA
Koalisi Sipil Harap DKPP Pecat Anggota KPU yang Terlibat Dugaan Kecurangan
news - 28 February 2023, 20:10
Koalisi Sipil Harap DKPP Pecat Anggota KPU yang Terlibat Dugaan Kecurangan
Koalisi Sipil Khawatir Komisioner KPUD Terlibat Dugaan Kecurangan Terpilih Kembali
nasional - 30 January 2023, 16:15
Koalisi Sipil Khawatir Komisioner KPUD Terlibat Dugaan Kecurangan Terpilih Kembali
Kabar Istana Intervensi Loloskan Partai Gelora, Mahfud MD: Berita <em>Hoaks</em>
nasional - 13 January 2023, 14:27
Kabar Istana Intervensi Loloskan Partai Gelora, Mahfud MD: Berita Hoaks
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)
Berita Lainnya
Pekerja merapikan produk UMKM yang dijajakan di Pojok UMKM Inalum, Gedung PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero), Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatra Utara, Kamis (5/1/2023) (ilustrasi). Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hapsari Setyowardhani, menyatakan, diperlukan adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai basis data usaha kecil menengah (UKM) seluruh Indonesia.
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
PT Rajawali Nusindo yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi baik food maupun non-food menargetkan pendapatan Rp 5,2 triliun pada tahun ini.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
Kantor Pusat Perusahaan Qatar National Bank (QNB) di Doha, Qatar, 13 Januari 2015. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) melaporkan kerugian Rp 400,7 miliar pada akhir 2022.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
Pengunjung melihat sejumlah produk UMKM yang dipajang pada Pasar Kreatif Bandung Store di Trans Studio Mall, Kota Bandung, Selasa (31/1/2023). Realisasi KUR klaster untuk UMKM pada 2020 mencapai Rp 4,8 triliun.
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini nasional
Advertisement