REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda eksekusi hukuman mati bagi terpidana pengedar narkoba asal luar negeri menuai kritik. Dalam pandangan politikus Partai Gerindra Fadli Zon, langkah Presiden Jokowi ini mencerminkan ketidaktegasan pemerintah Indonesia.

Padahal, kata Wakil Ketua DPR tersebut, Presiden Jokowi sudah beberapa kali mengatakan, Indonesia akan segera melakukan eksekusi mati. "Menunjukkan pemerintah yang gamang, tidak mampu mengambil keputusan tegas," kata Fadli Zon saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Fadli menambahkan, kegamangan Jokowi besar kemungkinan disebabkan sejumlah hal. Antara lain, kata Fadli, mungkin Jokowi tidak mengerti implikasi hubungan luar negeri. "Karena terlalu lamban mengambil keputusan, kita lihat. Bahwa negara-negara yang awalnya bersahabat dengan kita, kini memojokkan kita," ujarnya.

Fadli mengingatkan, langkah lamban pemerintah membuat bingung negara-negara yang warganya terpidana mati narkoba di Indonesia. Menurut Fadli Zon, pemerintah negara luar justru melihat itu sebagai peluang menekan Indonesia di tataran politik global.

"Karena pemerintah (Presiden Jokowi) ini sangat lamban memutuskan. Tidak eksekusi juga tidak jelas," ucap Fadli.

Fadli juga meminta pemerintah untuk melihat ekses buruk langkah lambannya sendiri bagi wajah Indonesia di mata internasional. Meskipun demikian, iamelihat, langkah lamban Presiden juga kentara di perpolitikan nasional. "Contohnya juga, KPK-Polri. Keputusan pemerintah sangat lamban."

Ikuti Whatsapp Channel Republika