REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens mengatakan putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memberi lampu hijau kepada Golkar kubu Munas Ancol sudah tepat. Mengingat semakin dekatnya agenda Pilkada, ia menilai kedua kubu Golkar baiknya ikuti putusan Menkumham.

Sebab, menurutnya agenda Pilkada yang semakin dekat membutuhkan kejelasan partai. Jika Golkar terlambat dalam pengesahan pengurus bisa saja Golkar tak lagi mendapatkan ruang di Pilkada mendatang.

"Saya kira persoalan harus cepat selesai, ini untuk kebaikan Golkar," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (11/3).

Ia menilai, dalam mengahadapi agenda besar seperti Pilkada dan Pilpres yang akan datang, Golkar perlu energi penuh untuk turut serta dalam pesta demokrasi tersebut. Karena kalau Golkar sampai tidak lolos itu tidak baik bagi stabilitas politik nasional. Bagaimanapun, menurut Boni suara Golkar akan berpengaruh pada stabilitas politik.

"Golkar sudah mempunyai basis pemilih, maka suaranya juga pasti akan berpengaruh pada stabilitas politik," katanya.

Boni melanjutkan, putusan dari Menkumham sudah tidak ada masalah, karena menteri sendiri pasti memustukan sudah ada dasarnya. Boni menyebut, sudah ada kongres yang sah, dukungan yang sah dan data yang sah, maka tindakan menteri sudah tepat.

Sekalipun ada proses hukum yang sedang berjalan dari pihak yang tidak puas, maka sebenarnya keduanya dinilai Boni masih bisa berjalan. Karena, bagaimanapun tidak ada hasil perselisihan politis yang bisa memuaskan semua pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika