Rabu 11 Mar 2015 20:54 WIB
Kisruh RAPBD

KPK-Polisi Diminta Telusuri Anggaran Siluman APBD DKI

APBD DKI diserahkan kembali dari Kementerian Dalam Negeri dengan sejumlah revisi.
Foto: M Agung/Antara
APBD DKI diserahkan kembali dari Kementerian Dalam Negeri dengan sejumlah revisi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan APBD 2014, jika kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD tak kunjung mereda.

"Lebih baik memakai anggaran 2014 agar pembangunan bisa cepat berjalan," kata Sahroni yang juga sebagai Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta saat melakukan reses di Semanan, Jakarta Barat, Rabu (11/3).

Sedangkan untuk APBD 2015, dia menyarankan agar ditempuh jalur hukum, terutama terkait anggaran siluman. "KPK dan Polda harus menelusuri dana itu dari a sampai z. Sehingga, masyarakat bisa tahu dari mana dana siluman itu berasal," katanya.

Sahroni meyakini kisruh gubernur dan DPRD tak akan selesai jika tak memakai pendekatan hukum. Oleh karena itu, Partai NasDem mencabut hak angket untuk Gubernur.

"Prinsip kami membela kepentingan masyarakat, bukan membela Gubernur atau DPRD," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement