REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- menilai, masalah anggaran yang sedang terjadi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta mKetua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Sarwo Handayani emperlambat rencana pembangunan.

“Mestinya yang dua tiga bulan ini sudah bekerja udah dilelang atau apa jadi tertunda,” ujar Yani di sela-sela diskusi 'Masa Depan Kota-kota Baru di Dunia', Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut Yani, permasalahan anggaran itu juga akan berpengaruh kesemua sektor rencana pembangunan di DKI Jakarta. Apa lagi, kata dia, jika waktu proyek pembangunan tersebut singkat dan tidak multiyears.

“Kalau tidak multiyears kan ya dimatikan, jadi tahun depan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Yani mengungkapkan bahwa saat ini pengadaan trasportasi publik dan infrastruktur banjir masih jadi prioritas pembangunan pemerintah DKI Jakarta. Serta juga mengejar target untuk sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Karena itu kan masih butuh dana yang besar dan berkelanjutan,” tutur Yani.

Selain itu, kata dia, pemerintah DKI juga sedang fokus melakukan pembagunan lebi dari 10 ribu unit rumah susun sewa. Hal tersebut digunakan untuk menanggunalangi masalah perumahan penduduk yang selama ini mendera ibu kota.

Yani menuturkan, pada 2030 nanti Jakarta ditargetkan bisa menampung kurang lebih 12,5 juta orang. “Jadi kapasitas berdasarkan estimasi statistiknya itu cukup ya. Karena itu kita juga akan punya tambahan lahan baru 5 ribu hektare di kawasan reklamasi pantai,” tegas Yani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika